Rakor Desa Inklusi Kecamatan Berbah di Desa Sendangtirto

Senin (16/04), Kecamatan Berbah menghadiri Rapat Koordinasi Desa Inklusi dengan sasaran Desa Sendangtirto. Rakor yang diselenggarakan di Ruang Rapat Desa Sendangtirto ini dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB dengan dipimpin oleh Kades Sendangtirto, Sarjono. Selain dihadiri perwakilan Kecamatan Berbah, Suprapto selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Berbah, Rakor ini juga dihadiri oleh Danramil 10/Berbah, Kapten Mariji dan Babinkamtibmas Sendangtirto.

Desa Inklusi dapat dimaknai sebagai; (1) Desa yang mampu menerima keberagaman secara positif; (2) Desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel untuk semua orang; (3) Desa yang memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhananya berdasarkan keragaman dan kerberbedaan; (4) Desa yang mendorong masyarakatnya untuk positif dan berkontirbusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuanya berdasarkan keragaman yang ada ada; (5) Desa tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sama.

Desa Inklusi dapat dimaknai sebagai; (1) Desa yang mampu menerima keberagaman secara positif; (2) Desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel untuk semua orang; (3) Desa yang memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhananya berdasarkan keragaman dan kerberbedaan; (4) Desa yang mendorong masyarakatnya untuk positif dan berkontirbusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuanya berdasarkan keragaman yang ada ada; (5) Desa tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sama. Sehingga bisa dikatakan desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan untuk para penyadang disabilitas tapi desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Roh dari inklusi adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyadang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan serta semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa. Pada konsep inklusivitas tidak bisa dipisahkan dengan pembuat kebijakan, bagaiamana para pembuat kebijakan mampu membuat kebijakan dan pelayanan yang sesaui dengan konsep “layanan yang setara”.

Leave a Reply