Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional maka, hal ini mempunyai dampak terhadap pemberlakukan dokumen kependudukan. Dalam surat edaran Nomor 470/1207 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2017, Kepala Dinas Dukcapil Sleman, H. Supardi, SH menjelaskan bahwa dampak dimaksud antara lain meliputi :

  1. Kartu Keluarga (KK) yang tidak ditandatangani Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan tidak berlaku atau lebih tegasnya KK yang terbit sebelum tahun 2010 untuk dilakukan pembaharuan.
  2. Dalam proses pembaharuan KK, dimohon formulir biodata penduduk WNI (F1.01) atau formulir biodata orang asing (F1.02) supaya dapat diisi secara lengkap. Jika formulir tidak diisi secara lengkap supaya dapat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, kecuali kolom golongan darah (dapat diisi/diisi “tidak tahu”).
  3. KTP non elektronik sudah tidak berlaku.
  4. KTP elektronik berlaku seumur hidup. Untuk KTP-el yang tercetak sebelum tahun 2014 dan masih mencantumkan masa berlaku selama 5 tahun (sampai dengan tahun 2017), KTP –el tersebut tetap berlaku seumur hidup.
  5. Untuk keperluan yang mendesak akan kebutuhan KTP-el dan jika perangkat dalam keadaan rusak (dan/atau terdapat kendala dalam proses pencetakan KTP-el) maka dapat digantikan dengan surat keterangan pengganti KTP-el yang diterbitkan oleh Camat.
  6. Setiap permohonan pindah penduduk dan kedatangan penduduk, diminta untuk melampirkan fotokopi akta catatan sipil dan dokumen sipil lainnya (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, buku nikah).
  7. Surat edaran Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pernah terbit mengenai sura keterangan domisili tidak berlaku sehingga Pemerintah Desa tidak boleh menerbitkan Surat Keterangan Domisili.