Cakupan akte kelahiran di Kabipaten Sleman belum mencapai 70%, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Jazim Sumirat, SH, M.Si. Pernyataan tersebut dikemukakan Jazim Sumirat pada saat memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Administrasi Kependudukan di Pendopo Kecamatan berbah, 12 Maret 2017 yang lalu.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para kepala dukuh di Kecamatan Berbah, para pemangku kepentingan administrasi kependudukan, para kader serta kepala instansi terkait. Pimpinan perbankan juga turut diundang dalam sosialisasi tersebut berkaitan dengan penerbitan surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik.
Jazim juga menjelaskan bahwa perubahan kewenangan dari pemerintah pusat membawa konsekuensi dan implikasi bagi kepentingan masyarakat. Saat ini warga Sleman yang telah melakukan perekaman KTP elektronik telah mencapai 98% sehingga masih terdapat 23 ribu warga yang belum melakukan perekaman. Pada kesempatan tersebut

Jazim juga menghimbau agar warga masyarakat tidak menghilangkan hak anak, mengingat terdapat konsekuensi hukum didalamnya. Jika seorang anak perempuan tidak memiliki silsilah yang jelas, misalnya nama ayah yang ada dalam KK-nya adalah bukan ayah sebenarnya, maka konsekuensinya adalah ayah dalam KK tersebut tidak berhak menjadi wali nikah anaknya kelak karena bukan wali nasabnya.

Sementara itu mengenai pencetakan KTP elekronik yang belum dicetak karena belum ada blangko, Jazim berharap warga tetap bersabar mengingat Dinas Dukcapil juga memberi solusi dengan mencetak surat keterangan sebagai pengganti KTP. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil terdapat dalam 2 versi yaitu versi yang belum diverifikasi dan yang sudah diverifikasi datanya oleh Kemendagri. Surat keterangan yang berlaku 6 bulan tersebut dapat dipergunakan warga untuk berbagai keperluan baik pemilu, perbankan, kepolisian bahkan urusan imigrasi.***