Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman

Melayani Dengan TERAMPIL

Month: November 2015

Upacara HUT KORPRI ke-44 Di Kecamatan Berbah

Upacara HUT ke 44 KORPRI di Kecamatan Berbah diikuti oleh berbagai elemen pegawai anggota KORPRI di lingkungan kecamatan Berbah. Bertindak selaku pembina upacara, Sekretaris Camat, Setiharno, SIP membacakan sambutan Bupati Sleman. Bupati menegaskan bahwa netralitas anggota KORPRI adalah hal yang mutlak.  Anggota KORPRI tidak boleh mempertaruhkan martabat organisasi maupun individu organisasi untuk kepentingan jangka pendek yang akhirnya merugikan korps maupun diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan tema nasional HUT KORPRI yaitu ” Dengan memperkokoh netralitas dan profesionalitas, KORPRI siap menyukseskan Program Nawa Cita Melalui Gerakan Ayo Kerja Menuju Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat”.  

Setelah upacara selesai, para peserta upacara beramah-tamah di pendopo Kecamatan dan menikmati hidangan yang disediakan.

 Camat Berbah, Dra. Tina Hastani, MM pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terimakasih kepada anggota KORPRI Kecamatan Berbah yang telah mendukung rangkaian kegiatan HUT KORPRI dalam berbagai Lomba. Kecamatan Berbah memperoleh juara IV dalam lomba paduan suara, dan juara III lomba menyanyi tunggal.

Prestasi

Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Berbah adalah sebagai berikut :

Penerbitan SOP Pelayanan Umum Kecamatan Berbah

Mulai tanggal 1 Januari 2015, Kecamatan Berbah telah menerbitkan Keputusan Camat Berbah No : 38/Kep. Camat/2015 tentang STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN MASYARAKAT. Keputusan Camat Berbah ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Surat Pemberitahuan ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka perlu disusun sebuah standar prosedur kerja tentang pelayanan kepada masyarakat.

Surat Pemberitahuan

SK SOP Kecamatan.2 kirim

SOP Pengurusan KK Berbah

SOP Pengurusan KTPel berbah

SOP Pengurusan IMB Berbah

SOP Pengurusan HO Berbah

SOP Pengurusan KTP Berbah

SOP Pengurusan SKTS Berbah

SKP-STANDAR PELAYANAN KECAMATAN

SP & BA KK

SP & BA KTP EL

SP & BA PELAYANAN PENGADUAN

IMB,HO,KTPEL

Tolak Dana Desa, Pemda Tak Dapat AAD

Kamis, 05 November 2015 17:58:39 | Berita Nasional | (273 view)

SURABAYA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepala daerah kabupaten dan kota segera menerima dan membagikan dana desa. Jika menolaknya, maka terancam tidak mendapatkan dana alokasi dana desa (ADD).

“Ini lagi-lagi problemnya disitu karena kita sudah surati semua, sudah kita kumpulkan semua, supaya bupati/walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa,” kata Marwan, kepada wartawan usai acara diskusi tentang “Peran akademisi dalam implementasi UU Desa” di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kamis (5/11)

“Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih dahulu,” katanya dalam keterangan resminya.

Marwan mengatakan, ada daerah yang menolak dana desa, diantaranya Walikota Batu Jawa Timur. Marwan berharap, Walikota Batu segera menerima dan membagikan dana untuk masyarakat desa.

“Mudah-mudahan pak walikota Batu terbuka hatinya untuk segera menerima dana itu. Karena itu hak desa, hak masyarakat desa bukan hak walikota. Oleh karena itu, hak masyarakat desa harus diberikan dan tidak dihambat,” tegasnya.

Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, menteri dari politisi PKB ini menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada.

“Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dilarang keras,” jelasnya.

Ia menambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM mandiri pedesaan, juga ada pendamping desa.

“Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan,” terangnya.

Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, menteri yang dari politisi PKB ini mengatakan bahwa penyerapan dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.

“Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi,” tandasnya sambil menambahkan, dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun.

 

antaranews.comhttp://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/05/tolak-dana-desa-pemda-tak-dapat-aad