Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman

Melayani Dengan TERAMPIL

Category: Artikel

Kategori Artikel

Kegiatan Gelar Budaya Pentas Ketoprak dan Tari dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman yang ke-101

Tari Arjuna Wiwaha di Pendopo Kepanjen Kecamatan Berbah Sleman

Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-101, Kecamatan Berbah menyelenggarakan Kegiatan Gelar Budaya Pentas Ketoprak dan Tari pada hari Jumat, 19 Mei 2017 mulai pukul 19.00 WIB. Acara tersebut dimeriahkan oleh pelakon kesenian dari Kecamatan Berbah dan sekitarnya yan

Continue reading

Tolak Dana Desa, Pemda Tak Dapat AAD

Kamis, 05 November 2015 17:58:39 | Berita Nasional | (273 view)

SURABAYA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepala daerah kabupaten dan kota segera menerima dan membagikan dana desa. Jika menolaknya, maka terancam tidak mendapatkan dana alokasi dana desa (ADD).

“Ini lagi-lagi problemnya disitu karena kita sudah surati semua, sudah kita kumpulkan semua, supaya bupati/walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa,” kata Marwan, kepada wartawan usai acara diskusi tentang “Peran akademisi dalam implementasi UU Desa” di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kamis (5/11)

“Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih dahulu,” katanya dalam keterangan resminya.

Marwan mengatakan, ada daerah yang menolak dana desa, diantaranya Walikota Batu Jawa Timur. Marwan berharap, Walikota Batu segera menerima dan membagikan dana untuk masyarakat desa.

“Mudah-mudahan pak walikota Batu terbuka hatinya untuk segera menerima dana itu. Karena itu hak desa, hak masyarakat desa bukan hak walikota. Oleh karena itu, hak masyarakat desa harus diberikan dan tidak dihambat,” tegasnya.

Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, menteri dari politisi PKB ini menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada.

“Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dilarang keras,” jelasnya.

Ia menambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM mandiri pedesaan, juga ada pendamping desa.

“Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan,” terangnya.

Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, menteri yang dari politisi PKB ini mengatakan bahwa penyerapan dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.

“Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi,” tandasnya sambil menambahkan, dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun.

 

antaranews.comhttp://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/05/tolak-dana-desa-pemda-tak-dapat-aad

Beras Hitam Mulai Di Budidayakan Petani Seyegan

Beras merah atau beras putih sudah sangat sering kita konsumsi. Namun bagaimana dengan beras hitam ? Mungkin ada pembaca yang baru mendengar bahwa ada beras hitam. Saat ini petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sarana Makmur di Mbarak, Margoluwih, Seyegan mulai mengembangkan beras hitam varietas Cempo Ireng. Untuk mengetahui seluk beluk budidaya beras hitam varietas Cempo Ireng, simak tulisan berikut.

Ditangan Kreatif, Daun Sirihpun Jadi Keripik

Bu Puji warga Sumberwatu, Sambirejo, Prambanan cukup jeli dalam memanfaatkan dauan tanaman sebagai bahan makanan. Aneka dedaunan yang biasanya hanya untuk sayur dan obat-obatan, ternyata dapat menjadi aneka keripik yang memiliki nilai eknomis yang tinggi.

Pendidikan Tinggi Elitis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendidikan tinggi dirasakan semakin elitis bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Biaya kuliah yang semakin tinggi jadi hambatan utama bagi orang miskin untuk bisa duduk di bangku kuliah dan meraih gelar sarjana.

Kenyataan itu terlihat dari kajian disparitas angka partisipasi kasar (APK) berdasarkan latar belakang ekonomi siswa. Dengan melihat data sensus penduduk nasional tahun 2003-2008, disparitas APK perguruan tinggi antara siswa yang berasal dari keluarga kaya dan miskin sangat tinggi.

Akses orang termiskin duduk di jenjang perguruan tinggi di tahun 2008 baru mencapai 4,19 persen. Adapun akses orang terkaya sudah mencapai 32,4 persen.

“Pada tahun 1980-1990an orang miskin yang kuliah jumlahnya bisa di atas 10 persen. Berarti kondisi sekarang semakin memprihatinkan bagi orang yang tidak punya duit alias miskin,” kata Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Minggu (12/9/2010).

Menurut Darmaningtyas, akses masuk ke bangku kuliah di kalangan siswa miskin semakin menurun drastis memasuki tahun 2000-an. Pasalnya, di masa itu perguruan tinggi negeri mulai membuka jalur-jalur masuk khusus, yang pada kenyataannya lebih mudah diakses siswa kaya.

Oleh karena itu, pendidikan tinggi sekarang, terutama PTN, mesti berbiaya murah. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran di pendidikan tinggi.

Selain itu, penerimaan mahasiswa mesti terbuka dan serentak. Jangan sampai ada hambatan teknologi buat siswa dari daerah terpencil dengan diberlakukannya sistem masuk online.