Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman

Melayani Dengan TERAMPIL

Author: Aan (page 1 of 3)

Perangkat Desa Ikuti Pembinaan Kearsipan di Kecamatan

Sebanyak kurang lebih 25 peserta mengikuti pembinaan tata kelola arsip di Pendopo Kecamatan Berbah, Kamis, 13 April 2017. Peserta terdiri perangkat desa serta pengelola arsip Kecamatan.  Sedangkan narasumber yang memberikan materi yaitu Herawati Dian elvandari, A.Md dan Catur Heni  Priana, A.Md dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Keduanya merupakan arsiparis Dinas.

Dari pembinaan tersebut terungkap bahwa selama ini yang menjadi kendala dalam pengelolaan arsip di Kelurahan adalah minimnya SDM serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu juga kemauan pengelola arsip untuk melakukan pengelolaan arsip secara maksimal.

BPJS Kesehatan Buka Layanan BPJS Mandiri di Kecamatan

BPJS Kesehatan membuka stan pelayanan di kantor kecamatan Berbah setiap hari Rabu minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Layanan dibuka sejak Rabu, 12 April 2017 kemaren hingga akhir bulan Desember 2017. Di stand tersebut akan dilayani pendaftaran BPJS Mandiri dan pemberian informasi segala hal tentang BPJS Kesehatan. Bagi seluruh warga kecamatan Berbah dapat langsung datang ke kantor kecamatan baik untuk mendaftarkan diri maupun bertanya mengenai informasi BPJS.

Pendaftaran juga bisa dilakukan selain hari Rabu namun dengan sistem dropbox. Pendaftar membawa persyaratan berupa fotokopi KTP, Fotokopi KK, rekening tabungan serta foto 3×4 sebanyak 1 (satu) lembar. Pendaftar bisa mengambil formulir di kantor kecamatan dan diisi kemudian dimasukkan ke kotak / dropbox.***

Cakupan Akte Kelahiran di Sleman Belum Capai 70%

Cakupan akte kelahiran di Kabipaten Sleman belum mencapai 70%, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Jazim Sumirat, SH, M.Si. Pernyataan tersebut dikemukakan Jazim Sumirat pada saat memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Administrasi Kependudukan di Pendopo Kecamatan berbah, 12 Maret 2017 yang lalu.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para kepala dukuh di Kecamatan Berbah, para pemangku kepentingan administrasi kependudukan, para kader serta kepala instansi terkait. Pimpinan perbankan juga turut diundang dalam sosialisasi tersebut berkaitan dengan penerbitan surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik.
Jazim juga menjelaskan bahwa perubahan kewenangan dari pemerintah pusat membawa konsekuensi dan implikasi bagi kepentingan masyarakat. Saat ini warga Sleman yang telah melakukan perekaman KTP elektronik telah mencapai 98% sehingga masih terdapat 23 ribu warga yang belum melakukan perekaman. Pada kesempatan tersebut

Jazim juga menghimbau agar warga masyarakat tidak menghilangkan hak anak, mengingat terdapat konsekuensi hukum didalamnya. Jika seorang anak perempuan tidak memiliki silsilah yang jelas, misalnya nama ayah yang ada dalam KK-nya adalah bukan ayah sebenarnya, maka konsekuensinya adalah ayah dalam KK tersebut tidak berhak menjadi wali nikah anaknya kelak karena bukan wali nasabnya.

Sementara itu mengenai pencetakan KTP elekronik yang belum dicetak karena belum ada blangko, Jazim berharap warga tetap bersabar mengingat Dinas Dukcapil juga memberi solusi dengan mencetak surat keterangan sebagai pengganti KTP. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil terdapat dalam 2 versi yaitu versi yang belum diverifikasi dan yang sudah diverifikasi datanya oleh Kemendagri. Surat keterangan yang berlaku 6 bulan tersebut dapat dipergunakan warga untuk berbagai keperluan baik pemilu, perbankan, kepolisian bahkan urusan imigrasi.***

Wakil Bupati Kukuhkan Sekolah Siaga Bencana SMPN 3 Berbah

Senin, 20 Februari 2017, SMPN 3 Berbah dikukuhkan sebagai Sekolah Siaga Bencana. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun mewakili Bupati. Pengukuhan kemudian dilanjutkan dengan galdi lapang bencana. 

Sebelumnya telah dilakukan pelatihan siaga bencana yang diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari elemen guru, karyawan, siswa serta unit ops kecamatan dan unit pelaksanan kecamatan Berbah.

Stop BABS Percepat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Berbah

Untuk mempercepat peningkatan akses Sanitasi total Berbasi Masyarakat (STBM)di wilayah Kecamatan Berbah, telah dilaksanakan pendekatan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengubah perilaku hygiene sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan Stop BABS yang merupakan salah satu pilar STBM.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kecamatan Berbah, Rabu 7 Desember 2016. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Sustainable Development Goals dan rencana program Forum Komunikasi Kecamatan Sehat tahun 2016, dimana targetnya adalah seluruh desa di Kecamatan berbah telah dideklarasikan sebagai desa Stop BABS.

Menurut salah satu Tim STBM Berbah, Suparmi Rantono, AMKL mengatakan bahwa Stop BABS dimaksudkan untuk memicu kesadaran masyarakat agar tidak melakukan BABS guna meningkatkan akses penggunaan jamban/WC. Selain itu juga dimaksudkan untuk menurunkan angka kejadian diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi.

STBM Stop BABS di Berbah telah dimulai yahun 2014 hingga tahun 2016 ini dengan kegiatan berupa advokasi, orientasi, pemicuan serta deklarasi. Di tingkat desa, deklarasi telah dilakukan di desa Sendangtirto 13-11-2016, desa Kalitirto 11-12-2014, desa Tegaltirto 23-12-2015 dan desa Jogotirto 24-10-2016 lalu.***

Upacara Hari KORPRI di Kecamatan Berbah

Selasa, 29 November 2016 dilaksanakan Upacara Hari KORPRI di Kecamatan Berbah. Upacara diikuti oleh segenap PNS di lingkungan Kecamatan Berbah, para Kepala Desa, Kepala Padukuhan dan perwakilan instansi. Bertugas sebagai pembina upacara yaitu Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kecamatan Berbah, Setiharno, SIP. Sedangkan petugas upacara yaitu dari Kanwil Dikpora Kecamatan Berbah.

Pada kesempatan tersebut, pembina upacara membacakan sambutan Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.SI yang antara lain intinya yaitu agar anggota KORPRI senantiasa meningkatkan profesionalismenya. Seusai upacara, para peserta kemudian beramahtamah di pendopo Kecamatan Berbah serta menikmati hidangan dan hiburan.

Dinas Dukcapil Sleman : KK yang Terbit Sebelum 2010 Untuk Dilakukan Pembaharuan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional maka, hal ini mempunyai dampak terhadap pemberlakukan dokumen kependudukan. Dalam surat edaran Nomor 470/1207 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2017, Kepala Dinas Dukcapil Sleman, H. Supardi, SH menjelaskan bahwa dampak dimaksud antara lain meliputi :

  1. Kartu Keluarga (KK) yang tidak ditandatangani Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan tidak berlaku atau lebih tegasnya KK yang terbit sebelum tahun 2010 untuk dilakukan pembaharuan.
  2. Dalam proses pembaharuan KK, dimohon formulir biodata penduduk WNI (F1.01) atau formulir biodata orang asing (F1.02) supaya dapat diisi secara lengkap. Jika formulir tidak diisi secara lengkap supaya dapat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, kecuali kolom golongan darah (dapat diisi/diisi “tidak tahu”).
  3. KTP non elektronik sudah tidak berlaku.
  4. KTP elektronik berlaku seumur hidup. Untuk KTP-el yang tercetak sebelum tahun 2014 dan masih mencantumkan masa berlaku selama 5 tahun (sampai dengan tahun 2017), KTP –el tersebut tetap berlaku seumur hidup.
  5. Untuk keperluan yang mendesak akan kebutuhan KTP-el dan jika perangkat dalam keadaan rusak (dan/atau terdapat kendala dalam proses pencetakan KTP-el) maka dapat digantikan dengan surat keterangan pengganti KTP-el yang diterbitkan oleh Camat.
  6. Setiap permohonan pindah penduduk dan kedatangan penduduk, diminta untuk melampirkan fotokopi akta catatan sipil dan dokumen sipil lainnya (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, buku nikah).
  7. Surat edaran Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pernah terbit mengenai sura keterangan domisili tidak berlaku sehingga Pemerintah Desa tidak boleh menerbitkan Surat Keterangan Domisili.
Older posts