Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman

Melayani Dengan TERAMPIL

Author: berbah (page 1 of 9)

UPACARA 17 JULI 2017

Peserta Upacara 17 JUuli 2017

Dini hari tadi, sekitar pukul 07.45 WIB diadakan upacara di Komplek Kantor Kecamatan Berbah. Upacara yang dihadiri sekitar 150-an peserta ini terdiri dari perangkat desa, kecamatan, upt, sekolah dan Polsek Kecamatan Berbah berlangsung khidmat dan lancar. Adapun petugas upacara ini adalah perwakilan dari para guru di wilayah Kecamatan Berbah yang telah mulai berlatih hari Jumat, 14 Juli 2017 dan dipimpin langsung oleh Kompol Suhadi.

Continue reading

PELANTIKAN PERANGKAT DESA se-KECAMATAN BERBAH 2017

Pelantikan Kaur Perancanaan Desa Kalitirto

Prosesi Pelantikan Perangkat Desa telah dilaksanakan oleh 4 Desa di Kecamatan Berbah. Prosesi tersebut tidak dilaksanakan serentak, namun dilaksanakan tanggal 4 Juli 2017 untuk Desa Kalitirto, 5 Juli 2017 untuk Desa Tegaltirto, 6 Juli 2017 Desa Jogotirto, dan 11 Juli 2017 untuk Desa Sendangtirto. Keseluruhan proses pelantikan berjalan sempurna, dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Berbah dan KUA Kecamatan Berbah.

Adapun perangkat desa yang dilantik sebagai berikut : Continue reading

Upacara Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Berbah

 

Para PNS, Polisi, Koramil, siswa OSIS dan perangkat desa berkumpul di halaman kantor Kecamatan Berbah untuk mengikuti Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2017.  Upacara yang berlangsung dari jam 08.00 WIB tersebut dilaksanakan dengan khidmat dan lancar dengan petugas upacara  dari anggota paskibra Kecamatan Berbah yang sebagian besar berasal dari SMK Nasional Kalitirto Berbah Sleman.

Upacara bendera yang dipimpin oleh Camat Berbah, Joni Suhartana, S.H, membacakan sambutan dari Presiden Indonesia, Joko Widodo, tentang semangat nasionalisme dan kebangsaan yang telah terangkum dalam “Bhinneka Tunggal Ika” agar tetap dijaga dan ditanamkan sejak dini. Dengan slogan ” Saya Indonesia, Saya Pancasila”, Presiden Indonesia, Jokowi, menegaskan bahwa kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni dapat menjadi hari bersejarah dan pengingat tonggak dasar Bangsa Indonesia, hal ini diutarakan beliau dalam KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 24 TAHUN 2016. Yang berbeda dari upacara kali ini yaitu  dibacakannya Keppres RI Nomor 24 Tahun 2016 ***

Kegiatan Gelar Budaya Pentas Ketoprak dan Tari dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman yang ke-101

Tari Arjuna Wiwaha di Pendopo Kepanjen Kecamatan Berbah Sleman

Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-101, Kecamatan Berbah menyelenggarakan Kegiatan Gelar Budaya Pentas Ketoprak dan Tari pada hari Jumat, 19 Mei 2017 mulai pukul 19.00 WIB. Acara tersebut dimeriahkan oleh pelakon kesenian dari Kecamatan Berbah dan sekitarnya yan

Continue reading

Prestasi

Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Berbah adalah sebagai berikut :

Penerbitan SOP Pelayanan Umum Kecamatan Berbah

Mulai tanggal 1 Januari 2015, Kecamatan Berbah telah menerbitkan Keputusan Camat Berbah No : 38/Kep. Camat/2015 tentang STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN MASYARAKAT. Keputusan Camat Berbah ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Surat Pemberitahuan ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka perlu disusun sebuah standar prosedur kerja tentang pelayanan kepada masyarakat.

Surat Pemberitahuan

SK SOP Kecamatan.2 kirim

SOP Pengurusan KK Berbah

SOP Pengurusan KTPel berbah

SOP Pengurusan IMB Berbah

SOP Pengurusan HO Berbah

SOP Pengurusan KTP Berbah

SOP Pengurusan SKTS Berbah

SKP-STANDAR PELAYANAN KECAMATAN

SP & BA KK

SP & BA KTP EL

SP & BA PELAYANAN PENGADUAN

IMB,HO,KTPEL

Tolak Dana Desa, Pemda Tak Dapat AAD

Kamis, 05 November 2015 17:58:39 | Berita Nasional | (273 view)

SURABAYA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepala daerah kabupaten dan kota segera menerima dan membagikan dana desa. Jika menolaknya, maka terancam tidak mendapatkan dana alokasi dana desa (ADD).

“Ini lagi-lagi problemnya disitu karena kita sudah surati semua, sudah kita kumpulkan semua, supaya bupati/walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa,” kata Marwan, kepada wartawan usai acara diskusi tentang “Peran akademisi dalam implementasi UU Desa” di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kamis (5/11)

“Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih dahulu,” katanya dalam keterangan resminya.

Marwan mengatakan, ada daerah yang menolak dana desa, diantaranya Walikota Batu Jawa Timur. Marwan berharap, Walikota Batu segera menerima dan membagikan dana untuk masyarakat desa.

“Mudah-mudahan pak walikota Batu terbuka hatinya untuk segera menerima dana itu. Karena itu hak desa, hak masyarakat desa bukan hak walikota. Oleh karena itu, hak masyarakat desa harus diberikan dan tidak dihambat,” tegasnya.

Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, menteri dari politisi PKB ini menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada.

“Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dilarang keras,” jelasnya.

Ia menambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM mandiri pedesaan, juga ada pendamping desa.

“Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan,” terangnya.

Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, menteri yang dari politisi PKB ini mengatakan bahwa penyerapan dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.

“Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi,” tandasnya sambil menambahkan, dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun.

 

antaranews.comhttp://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/05/tolak-dana-desa-pemda-tak-dapat-aad

Older posts